PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA NYATNYONO KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

DENNY SAPUTRA, DENNY SAPUTRA (2023) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA NYATNYONO KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG. Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UNDARIS.

Text 21. OKE DENNY SAPUTRA pdf.pdf Download (621kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan Peraturan Desa di desa Nyatnyono, kecamatan Ungaran Barat, kabupaten Semarang, hambatan-hambatan yang ada serta cara mengatasinya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung, dan studi dokumen. Setelah data terkumpul kemudian di analisa dengan menggunakan analisa kualitatif dengan model interaktif dan kemudian ditarik kesimpulan. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan Peraturan Desa di desa Nyatnyono sangat diperlukan apabila pemerintah Desa akan mengeluarkan Peraturan Desa. Peran tersebut antara lain dimulai saat pengajuan Rancangan Peraturan desa, tata cara dan mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Desa, teknik penyusunan Peraturan Desa, hingga pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa. Hambatan yang muncul dari peranan tersebut adalah ketidakkompakan anggota Badan Permusyawaratan Desa sehingga lebih sulit menyatukan visi dan misi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Serta lemahnya kedudukan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintah Desa dalam mewujudkan kemitraan yang sejajar, dan kurangnya memadai sarana-prasaranan yang dipergunakan dalam menjalankan tugas BPD di Desa Nyatnyono. Sedangkan cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan kekompakan intern sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang mewakilai masyarakat desa setempat untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan adil. Selain itu diperlukan lagi inisiatif Badan Permusyawaratan Desa dalam mengajukan usulan Peraturan Desa serta perlu ditingkatkan lagi tindakan yang tegas pada setiap pelanggaran Peraturan Desa dengan tidak mengkesampingkan pendekatan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Desa dan Peraturan Desa

Item Type:	Thesis (Undergraduate (Sarjana S1))
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	ISYA YULISTIAWAN isyayulistiawan777@gmail.com
Date Deposited:	21 Oct 2023 04:00
Last Modified:	21 Oct 2023 04:00
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/987

Actions (login required)

View Item