EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DIBANDING DENGAN UNDANG-UNDANG MINYAK DAN GAS BUMI (Ditinjau Pasal 53 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi)

Yusuf, Setya Budhi (2023) EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DIBANDING DENGAN UNDANG-UNDANG MINYAK DAN GAS BUMI (Ditinjau Pasal 53 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi). Masters thesis, Undaris.

Text 2. Yusuf SB_21120016.pdf Download (617kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian tentang efektifitas penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan sanksi pidana, hambatan dan upaya mengatasinya. Penelitian ini termasuk kualitatif dengan metode pendekatan secara yuridis empiris, suatu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti aspek-aspek yang bersifat yuiridis yang membahas penerapan teori nilai dan norma hukum. Jenis data sekunder dan tersier, dengan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan. Hasil Penelitian: 1. Penerapan sanksi pidana Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu hukum pidana khusus eksternal/dikatakan sebagai hukum pidana administratif. Di satu sisi mengatur dengan tegas tentang pelanggaran sanksi administratif, namun pada pidana secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap undang-undang yang diancam pidana penjara dan denda secara komulatif. Sedang penerapan sanksi pidana Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sudah jelas, apabila setiap orang yang memenuhi unsur obyektif dan subjektif, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000. 000.000,-dan “setiap orang” yang menyalahgunakan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,- 2. Hambatan dalam penerapan sanksi pidana. a. Secara substansi Undang-Undang Cipta Kerja masih sangat bermasalah, memiliki dampak yang luas dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja menekankan pembangunan ranah ekonomi dan cenderung mengabaikan aspek sosial dan lingkungan, hal ini adalah bersifat kemunduran. b. Proses legislasi terhadap perundang-undangan sudah seharusnya mencerminkan proses partisipasi dan memenuhi prinsip kehati-hatian dalam masyarakat yang demokratis sebagai negara hukum. c. Prinsip negara hukum adalah keadilan, sementara itu penormaan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentang ketentuan sanksi pidana yang ada tidak mencerminkan keadilan terkait dampak dan sanksi pidana yang diancamkan. 3. Upaya mengatasi hambatan penerapan sanksi pidana, a. Adanya Peraturan Pemerintah terkait dengan sanksi pidana dalam satu pasal, ancaman pidana dalam undang-undang tersebut ditunda berlakunya selama maksimal 1 (satu) tahun untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi. b. Adanya perubahan secara langsung dari kekuasaan eksekutif sebagai penanggungjawab untuk melakukan perbaikan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Kata Kunci: Efektifitas, Penerapan Sanksi Pidana, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	. Dimas Triatmaja
Date Deposited:	21 Oct 2023 03:54
Last Modified:	21 Oct 2023 03:54
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/984

Actions (login required)

View Item