PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN LAYANAN JALAN TOL DI SEMARANG OLEH PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL

BAKHTIAR PRADANA ERIANTO, BAKHTIAR PRADANA ERIANTO (2023) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN LAYANAN JALAN TOL DI SEMARANG OLEH PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL. Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UNDARIS.

Text 14. BAKHTIAR PRADANA ERIANTO_18110057.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia membutuhkan jaringan jalan yang handal untuk mendukung gerak pertumbuhan ekonomi. Melalui Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 1978, pada tanggal 1 Maret 1978 Pemerintah mendirikan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tugas utama Jasa Marga adalah merencanakan membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dijelaskan dan telah diatur hak-hak pengguna jalan tol. Pasal 87 menyatakan bahwa Pengguna jalan tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol dan dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa Pengguna jalan tol berhak mendapatkan pelayanan jalan tol yang sesuai dengan standar pelayanan minimal. Akan tetapi dalam praktiknya, konsumen mendapat ganti rugi yang tidak sesuai dikarenakan ganti rugi disesuaikan dengan anggaran masing-masing ruas tol. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normative dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Yang mana dalam pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka (library research) yang bersumber dari buku�buku hukum, jurnal, makalah dan pendapat yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini. Hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan hukum merujuk pada KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Serta mengacu pada Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol yang mengatur hak-hak yang dimiliki pengguna jalan tol. Namun pada praktiknya, masih masih ditemukan kondisi jalan tol yang kurang memadai seperti ruas Tol Kaligawe yang masih sering terendam genangan banjir saat arus hujan meningkat, hal ini juga terjadi pada ruas Tol Jatingaleh KM 428 masih terdapat genangan air ketika arus hujan meningkat, dan kurangnya penerangan pada jalur penyelamat 424 yang menyebabkan pengguna jalan tol mengira tempat tersebut merupakan Rest Area. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Layanan Jalan Tol.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (Sarjana S1))
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	ISYA YULISTIAWAN isyayulistiawan777@gmail.com
Date Deposited:	21 Oct 2023 03:31
Last Modified:	21 Oct 2023 03:31
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/978

Actions (login required)

View Item