PENERAPAN JUSTICE COLLABOLATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

ARI WIDIYANTI, ARI WIDIYANTI (2023) PENERAPAN JUSTICE COLLABOLATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UNDARIS.

Text 13. Ari Widiyanti fix.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penerapan Justice Collaborator dalam peradilan pidana Indonesia yang dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun pembahasannya terkait dengan kedudukan hukum Justice Collaborator dalam perundang-undangan di Indonesia, bagaimana persyaratan pengajuannya, bagaimana perlindungan yang didapatkannya, apa perannya dalam proses peradilan dan penghargaan apa yang didapatkannya. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengaitkan kepada perundang-undangan dalam menganalisis permasalahan dalam bidang hukum perlindungan saksi dan korban. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban Justice Collaborator dalam tindak pidana tertentu serta kebijakan formulasi perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator tindak pidana tertentu di masa mendatang. Hasil yang didapatkan dari skripsi ini menunjukkan bahwa dasar-dasar peraturan perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia telah mengatur tentang kedudukan hukum Justice Collaborator, akan tetapi implementasi dilapangan belum menunjukkan hasil yang memuaskan, perlu dibentuk suatu peraturan hukum tehnis yang memuat semua kontruksi tentang saksi pelaku yang bekerjasama sehingga timbul lah kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Pentingnya peranan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) dalam membantu aparat hukum membongkar tindak pidana,maka diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi saksi justice collaborator dari ancaman kekerasan fisik maupun psikis dan pengurangan hukuman sesuai ketentuan dari United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) dan United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime (UNCATOC) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia. Implemetasi perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) memiliki hambatan dari segi hukum yaitu lemahnya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana dalam penerapannya tidak memberikan pengurangan hukuman dan tidak mendapatkan penghargaan. Kelemahan undang-undang LPSK coba ditutupi dengan diterbitkannya SEMA . Kata Kunci :Perlindungan Hukum,Peranan Justice Collaborator,dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Item Type:	Thesis (Undergraduate (Sarjana S1))
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	ISYA YULISTIAWAN isyayulistiawan777@gmail.com
Date Deposited:	21 Oct 2023 03:26
Last Modified:	21 Oct 2023 03:26
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/976

Actions (login required)

View Item