PENTINGNYA KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) UNTUK MASYARAKAT

Susila, Esdarwati (2021) PENTINGNYA KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) UNTUK MASYARAKAT. J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia ISSN Volume 02, No. 01 Thn 2021, 02 (01). pp. 41-50. ISSN p - ISSN : 2746-4164 (Printed) e - ISSN : 2746-4172 (Online)

Text (ARTIKEL JURNAL) 224-442-1-SM.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (437kB) | Request a copy

Abstract

A B S T R A K Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji Pentingnya Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Untuk Mayarakat sebagai agenda prioritas pemerintah untuk menyelengarakan pendaftaran tanah seluruh Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan teknik kualitatif. dengan sumber data yakni data primer (informan penelitian) dan data sekunder (buku referensi). Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka. Informan dalam penelitian adalah Ketua Tim Pelaksana, Wakil ketua Fisik BPN Kabupaten Semarang. Dan Kepala Desa Jetis, Kaliwungu. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive yakni berdasarkan kapasitas yang memberikan kemudahan dan kesediaan dalam wawancara dan tanya jawab. Data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data dilakukan secara induktif (dari data ke teori). Proses sosialisasi implementasi program PTSL oleh BPN Kabupaten Semarang merupakan rangkaian dari aktivitas menyampaikan pesan sehingga menghasilkan feedback dari masyarakat. Terlihat bagaimana BPN Kabupaten Semarang dalam menjalankan proyek besar seperti program PTSL yang bertempat di Desa Jetis, Kaliwungu. Berhasil memaksimalkan aspek sosialisasi untuk memberikan dasar logika kepada masyarakat yang majemuk. Sehingga dalam proses implementasi program PTSL tahun 2021, BPN Kabupaten Semarang dapat melakukan tujuan organisasi dengan baik. Dalam hal ini organisasi BPN Kabupaten Semarang terlibat dalam proses informasi untuk mengurangi ketidakpastian informasi yang dipahami oleh masyarakat. BPN Kabupaten Semarang menggunakan komunikasi sebagai pengorganisasian manusia dan memberikan dasar logika untuk memahami program PTSL. Kata kunci: PTSL, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum.

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	LIBRARY UNDARIS -
Date Deposited:	08 Apr 2023 03:29
Last Modified:	08 Apr 2023 03:29
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/832

Actions (login required)

View Item