PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) (STUDY PENYALURAN BNPT KEC. BANYUBIRU KAB. SEMARANG)

AGUSTINUS, RULY ASMORO, (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) (STUDY PENYALURAN BNPT KEC. BANYUBIRU KAB. SEMARANG). Masters thesis, UNDARIS.

[img] Text (THESIS BENTUK SOFTCOPY PDF)
MIH 20.01.003 - TESIS - RULY.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only
Download (871kB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap keluarga penerima manfaat (KPM),pelaksanaan penyaluran BNPT oleh E-warong di tingkat Desa atau kecamatan, hambatan dan solusi yang ditemui dalam proses pelaksanaan penyaluran BNPT oleh E-warong di tingkat Desa atau kecamatan. Metode yuridis normatif, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analistis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian yaitu Penyaluran bantuan non tunai yang dilaksanakan agar berjalan lancar dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat miskin, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019 sebagai dasar hukum dalam memberikan bantuan. Maksud dikeluarkan peraturan menteri tersebut agar penyaluran bantuan sesuai yang diharapkan dan sesuai dengan masyarakat yang berhak menerimanya yaitu masyarakat miskin.Mekanisme pelaksanaan bantuan non tunai (BPNT) yaitu sebagai berikut :Persiapan,Koordinasi,Penyiapan data KPM,Pembukaan Rekening kolektif,Penyiapan E-warong.Hambatan apa saja yang ditemui dalam proses pelaksanaan penyaluran BNPT oleh E-warong di tingkat Desa atau kecamatan:Fakta dilapangan terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai yang benar-benar berhak tetapi tidak menerima,Hambatan kedua yaitu terdapat kendala di pendistribusian atau penyalurannya, masalah ketidaktepat sasaran ini dikarenakan adanya beberapa kendala yaitu, meninggalnya penerima bantuan,Rendahnya sosialisasi dan koordinasi program bantuan pangan non tunai (BPNT),Rendahnya kesadaran dan kualitas SDM pelaksanaan peogram bantuan pangan non tunai (BPNT),Rendahnya sikap tim distributor program bantuan pangan non tunai (BPNT).Solusi mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan penyaluran BNPT oleh E-warong di tingkat Desa atau kecamatan:melakukan perbaikan sistem dengan menerjunkan langsung tim Kementerian Sosial (Kemensos) ke lapangan untuk mengetahui persis permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat,untuk mendukung transparansi penerima bantuan agar di setiap kelurahan dipampang data penerima bantuan dan menggunakan aplikasi “Usul-Sanggah”,menghidupkan peran pilar-pilar sosial untuk mendukung kemandirian, seperti karang taruna, agar bergerak dan ambil bagian dalam kegiatan sosial sebagai wujud kebersamaan dalam kebhinnekaan Indonesia, upaya pembedayaan sosial lainnya yang terus dilakukan Kemensos terhadap KPM guna mendukung kemandirian ekonomi agar lebih produktif dan sejahtera, termasuk di dalamnya bagi para penyandang disabilitas. v Kata kunci : Perlindungan hukum, Keluarga Penerima Manfaat, Bantuan Pangan Non Tunai ABSTRACT This study aims to identify and analyze the legal protection for beneficiary families (KPM), the implementation of BNPT distribution by E-warong at the village or sub-district level, obstacles and solutions encountered in the process of implementing BNPT distribution by E-warong at the village or sub-district level. The normative juridical method, the specification in the research is descriptive analysis, the population and sampling method are all objects or all symptoms or all events or all units to be studied, data collection techniques using library research and interviews, data analysis used is qualitative. The results of the study, namely the distribution of noncash assistance which was carried out to run smoothly and provide legal protection to the poor, the government issued Minister of Social Affairs Regulation No. 20 of 2019 as the legal basis for providing assistance. The purpose of issuing the ministerial regulation is so that the distribution of aid is as expected and in accordance with the people who are entitled to receive it, namely the poor. The mechanism for implementing non-cash assistance (BPNT) is as follows: Preparation, Coordination, Preparation of KPM data, Opening of collective accounts, Preparation of E-warong What are the obstacles encountered in the process of implementing the distribution of BNPT by E-warong at the Village or sub-district level: The fact in the field is that there are Non-Cash Food Assistance Beneficiary Families (KPM) who actually have the right but do not receive, The second obstacle is that there are obstacles in the distribution or distribution, the problem of not being targeted is due to several obstacles, namely, the death of the beneficiary, the low socialization and coordination of the noncash food aid program (BPNT), the low awareness and quality of human resources in the implementation of the non-cash food assistance program (BPNT), the low attitude of the program distributor team. non-cash food assistance (BPNT).Solution overcoming obstacles in the process of implementing the distribution of BNPT by E-warong at the village or subdistrict level: improving the system by directing the Ministry of Social Affairs (Kemensos) team to the field to find out exactly the problems that occur in the community, to support transparency of aid recipients so that in every kelurahan data on beneficiaries is displayed and using the “UsulSanggah” application, activating the role of social pillars to support independence, such as youth organizations, to move and take part in social activities as a form of togetherness in Indonesian diversity, other social empowerment efforts that the Ministry of Social Affairs continues to carry out towards KPM in order to support economic independence to be more productive and prosperous, including for persons with disabilities

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum
Depositing User: UPT Perpustakaan Undaris
Date Deposited: 14 Oct 2022 07:14
Last Modified: 31 Dec 2022 04:59
URI: http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/708

Actions (login required)

View Item View Item
test is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.