ERWIN, ERWIN (2025) PERAN PENGURUS PKPU DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA DALAM ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 12/Pdt Sus.PKPU/2020/PN SMG ). Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.
![]() |
Text
14. ERWIN-21110077.pdf Download (1MB) |
Abstract
Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘the rule of law, not of man’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya. Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcing) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (the supreme law of the land), dibentuk pula 1 sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘the guardian’ dan sekaligus ‘the ultimate interpreter of the constitution’.
Item Type: | Thesis (Undergraduate (Sarjana S1)) |
---|---|
Subjects: | L Education > LB Theory and practice of education |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
Depositing User: | SE Novita Rahayu |
Date Deposited: | 11 Oct 2025 07:11 |
Last Modified: | 11 Oct 2025 07:11 |
URI: | http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/2214 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |