PERLlNDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMAKAI KOSMETIK TANPA IZIN EDAR : STUDI KASUS DI SMKN 6 SEMARANG

AZZAHRA SHEFYNA PUTRI, AZZAHRA SHEFYNA PUTRI (2025) PERLlNDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMAKAI KOSMETIK TANPA IZIN EDAR : STUDI KASUS DI SMKN 6 SEMARANG. Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.

Text 11. AZZAHRA SHEFYNA PUTRI-211100028.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Maraknya peredaran kosmetik tanpa izin edar yang menimbulkan kerugian terutama di kalangan remaja yang seringkali lolos dari pengawasan. Dengan temuan hal diatas, menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Di SMKN 6 Semarang). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli kosmetik tanpa izin edar. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi remaja menggunakan kosmetik tanpa izin edar. Serta mengetahui peran pihak sekolah dan BBPOM dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data-data dianalisis secara deskriptif, sehingga menghasilkan penjelasan yang akurat dan mampu menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait ketentuan mengenai izin edar. Regulasi tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosmetik. Faktor-faktor yang mempengaruhi siswa untuk menggunakan kosmetik tanpa izin edar yaitu faktor sosial, faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan mengenai kosmetik yang aman, faktor psikologis, dan aksebilitas produk. Peran pihak sekolah adalah memberikan edukasi mengenai kosmetik ilegal dan bahayanya serta bertindak sebagai pengawas dalam penggunaan kosmetik di lingkungan sekolah. Sedangkan peran BBPOM yaitu melalui tindakan preventif dengan memeriksa produk sebelum beredar dan dipasarkan serta tindakan represif yaitu penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang berbuat curang dan tidak bertanggung jawab. Kata kunci : Izin Edar, Kosmetik, Perlindungan Hukum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (Sarjana S1))
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	ISYA YULISTIAWAN isyayulistiawan777@gmail.com
Date Deposited:	10 Oct 2025 06:04
Last Modified:	10 Oct 2025 06:04
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/2184

Actions (login required)

View Item