PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA X DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIA SOSIAL (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

TIARA EVIANI PUTRI, TIARA EVIANI PUTRI (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA X DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIA SOSIAL (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.

Text 2. TIARA EVIANI PUTRI_21110025.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna platform X (sebelumnya Twitter) yang mengungkap tindak pidana melalui media sosial, serta untuk mengidentifikasi masalah dan solusi dalam memberikan perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial alih-alih melalui aparat penegak hukum, namun justru mendapatkan ancaman balik berupa somasi atau tuntutan pencemaran nama baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelapor dugaan kejahatan di media sosial masih lemah, terutama dalam konteks potensi jeratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun Pasal 310 ayat (3) KUHP memberikan pengecualian terhadap delik pencemaran nama baik apabila dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri, ketentuan ini belum sepenuhnya mampu melindungi pelapor di ruang digital karena tidak secara eksplisit diakomodasi dalam UU ITE. Di sisi lain, SKB Menteri Kominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung tahun 2021 telah memberikan pedoman implementatif untuk menghindari kriminalisasi, khususnya dalam perkara yang menyangkut kritik dan kepentingan publik. Namun, keberlakuan SKB tersebut bersifat administratif dan tidak mengikat secara yuridis, sehingga daya perlindungannya dinilai masih lemah. Kesimpulannya, diperlukan regulasi yang lebih progresif dan perlindungan hukum yang tegas bagi pelapor di media sosial guna menjamin kebebasan berekspresi serta mendorong partisipasi publik dalam pengungkapan tindak pidana. Kata Kunci: Perlindungan hukum, media sosial, pencemaran nama baik, UU ITE

Item Type:	Thesis (Undergraduate (Sarjana S1))
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	ISYA YULISTIAWAN isyayulistiawan777@gmail.com
Date Deposited:	30 Sep 2025 02:53
Last Modified:	30 Sep 2025 02:53
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/2002

Actions (login required)

View Item