PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA ( Kajian Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga )

Istiyani, Istiyani (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA ( Kajian Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ). Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UNDARIS.

[img] Text
8. Istiyani 19.11.0052.pdf

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu anggota rumah tangga termasuk tindakan yang dilarang, Secara yuridis, penelantaran rumah tangga Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukumnyam apa yang melatarbelakangi dan bagaimana hambatan maupun solusi dari penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. penelitian hukum yang bersifat kualitatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga terhadap Perlindungan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan membuat delik aduan kepada pihak berwajib disertai dengan bukti dan saksi yang valid, Faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya Penelantaran maupun Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penulis menemukan setidaknya 6 faktor yaitu kurangnya pemahaman hukum, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor perilaku, adanya kultur patriarki dan moralitas masyarakat yang buruk. Hambatan yang dapat menghalangi penerapan penegakan hukum tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga terhadap perempuan antara lain masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor, kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun pihak terkait, kurang tanggapnya lingkungan maupun keluarga terdekat dalam merespon. Sementara solusi untuk mengatasinya yaitu dengan mengoptimalisasikan peran Lembaga Penegak Hukum secara maksimal, serta dapat melalui upaya preventif ( Bimbingan Pra Nikah, Bimbingan Nikah, Pemberian Sosialisasi dan Edukasi Pendidikan dari Pemerintah maupun Pihak Terkait ) dan upaya represif ( memberikan sanksi pidana , memberikan konseling psikologis ) Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penelantaran, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2004

Item Type: Thesis (Undergraduate (Sarjana S1))
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: ISYA YULISTIAWAN isyayulistiawan777@gmail.com
Date Deposited: 18 Nov 2024 02:42
Last Modified: 18 Nov 2024 02:42
URI: http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1734

Actions (login required)

View Item View Item