ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA CURANMOR SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAM MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG

DWI ASTUTIK, DWI ASTUTIK (2024) ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA CURANMOR SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAM MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG. Other thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.

Text 22. Dwi Astutik.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana pencurian motor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang, hambatan dalam menjalankan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana pencurian motor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang, solusi mengatasi hambatan dalam menjalankan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana pencurian motor. Hasil penelitian ini adalah : Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana pencurian motor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang Peran kepolisian khususnya Polrestabes Semarang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilakukan melalui beberapa hal diantaranya pengamanan terpadu bersama masyarakat, peningkatan kinerja kepolisian, pemasangan spanduk himbauan, penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan kepada para juru parkir, peningkatan kinerja Reskrim dalam penyelidikan dan penyidikan serta pengawasan terhadap residivis, dan kerja sama dengan pemerintah. Hambatan dalam menjalankan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang : Faktor Masyarakat, Faktor Barang Bukti, Faktor Pelaku Terorganisir, dan Faktor Modus Operandi. Solusi mengatasi hambatan dalam menjalankan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana curanmor sebagai wujud pemenuhan HAM masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polrestabes Semarang : Menentukan titik-titik rawan, Mempelajari modus operandi, Melakukan Razia rutin, Mengajak Masyarakat aktif untuk turut aktif berpartisipasi dalam penaggulangan kejahatan pencurian kendaraa bermotor, Melakukan penyelidikan dan penahanan di Polrestabes Semarang pelaku pencurian kendaraan bermotor, dan Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kata kunci : Analisis Yuridis, Peran Kepolisian, Tindak Pidana Pencurian Motor, Polrestabes Semarang

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	ISYA YULISTIAWAN isyayulistiawan777@gmail.com
Date Deposited:	03 Jun 2024 03:47
Last Modified:	03 Jun 2024 03:47
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1586

Actions (login required)

View Item