TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA PADA PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN YANG TERMASUK TINDAK PIDANA

DIMAS RAFLI MALDINI AHMAD, DIMAS RAFLI MALDINI AHMAD (2024) TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA PADA PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN YANG TERMASUK TINDAK PIDANA. Other thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.

Text 4. DIMAS RAFLI 1-5 (KOMPLIT) REV 2 (02.4.2024).pdf Download (846kB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik kepolisian yang termasuk tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia, Hambatan dalam penindakan hukum pelanggaran kode etik kepolisian yang termasuk tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia, Upaya mengatasi hambatan dalam penindakan hukum pelanggaran kode etik kepolisian yang termasuk tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode pendekatan yuridis empiris, lokasi penelitian di Polda Jawa Tengah. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Teknik analisa data yang digunakan ialah metode analisis deskriptif yang mengacu pada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitiaan ini adalah : Penindakan hukum terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik dan melakukan tindak pidana harus memperhatikan hak asasi manusia. Mereka dapat dikenai sanksi pidana seperti warga sipil dan dipecat dengan tidak hormat setelah diputus bersalah di pengadilan. Sanksi termasuk sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan rekomendasi Pemberhentian tidak Dengan Hormat (PTDH) sesuai dengan Perkap Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 21 dan 22. Hambatan dalam penindakan hukum pelanggaran kode etik kepolisian, dari aspek hak asasi manusia, meliputi: kurangnya penjelasan dalam Peraturan Kode Etik Profesi Polri, perubahan aturan hukum intern Polri, kesulitan memperoleh keterangan saksi tanpa sanksi hukum, ketakutan melaporkan anggota Polri, ketiadaan upaya paksa dalam proses pidana, serta pertimbangan psikologis pemimpin dalam memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, terkait konsekuensi bagi keluarga. Upaya mengatasi hambatan dalam penindakan hukum pelanggaran kode etik kepolisian yang termasuk tindak pidana, ditinjau dari aspek hak asasi manusia, mencakup : bimbingan mental rutin dan penguatan peraturan disiplin Polri, apel pagi untuk menjaga disiplin, penanganan pelanggaran tindak pidana kesusilaan melalui peradilan umum dan proses iternal Polri, serta perlunya aturan yang mengikat pimpinan Polisi. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Kepolisian, Kode Etik, Tindak Pidana.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	ISYA YULISTIAWAN isyayulistiawan777@gmail.com
Date Deposited:	29 May 2024 05:26
Last Modified:	29 May 2024 05:26
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1569

Actions (login required)

View Item