PERKEMBANGAN PENGATURAN PERSEKUTUAN KOMANDITER DI INDONESIA

DIYAH KURNIAWATI, DIYAH KURNIAWATI (2020) PERKEMBANGAN PENGATURAN PERSEKUTUAN KOMANDITER DI INDONESIA. Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.

	Text SKRIPSI cover.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI BAB I sampai V SETELAH UJIAN.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Persekutuan Komanditer, selanjutnya disebut CV, adalah Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider dengan satu atau lebih sebagai pelepas uang dan diatur dalam KUHD. Pengaturan Hukum atas Persekutuan Komanditer sama dengan persekutuan firma, diatur di Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Tetapi dengan tidak adanya pengaturan mengenai CV secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan, dikhawatirkan KUHD dan KUH Perdata sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini dan menyebabkan terjadinya kekosongan. Penelitian ini bertujuan mengetahui Perkembangan Pengaturan Persekutuan Komanditer di Indonesia dan kendala yang muncul berkaitan dengan perkembangan pengaturan persekutuan komanditer. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Secara historis persekutuan komanditer merupakan perkembangan dari firma untuk mendirikan Persekutuan Komanditer, Persekut uan Firma maupun Persekutuan Perdata, Notaris cukup membuat akta pendiriannya dengan Akta otentik untuk selanjutnya didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan persekutuan tersebut. Kemudian, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, Terjadi perubahan signifikan pada proses pendaftaran CV, terutama pendaftarannya tidak lagi dilakukan ada Kantor Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan persekutuan tersebut, akan tetapi dilakukan terpusat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui website nya www.ahu.go.id, berlaku untuk seluruh CV yang didirikan diwilayah Republik Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan antara teori pendaftaran persekutuan komanditer dan kenyataan yang terjadi di lapangan, karena tidak ada Undang-undang yang mengatur secarak husus mengenai pendaftaran persekutuan komanditer sehingga menyebabkan adanya kekosongan hukum. Perlu adanya Undang-undang mengenai persekutuan komanditer secara khusus agar tercipta kepastian hukum. Kata Kunci :Perkembangan, Pengaturan Persekutuan Komanditer (CV)

Item Type:	Thesis (Undergraduate (Sarjana S1))
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi
Depositing User:	ISYA YULISTIAWAN isyayulistiawan777@gmail.com
Date Deposited:	08 Dec 2023 04:16
Last Modified:	08 Dec 2023 04:16
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1376

Actions (login required)

View Item