PENINDAKAN HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLRES SALATIGA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

YULVAN LAKSANA PUTRA, YULVAN LAKSANA PUTRA (2023) PENINDAKAN HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLRES SALATIGA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA. Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.

Text 2. Yulvan.pdf Download (758kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan jenis–jenis pelanggaran kode etik pada anggota yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia. 2) Mendeskripsikan penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik terhadap anggota Polres Salatiga yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia. 3) Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi dalam penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik terhadap anggota Polres Salatiga yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia.4) Mendeskripsikan upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik terhadap anggota Polres Salatiga yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia. Metode Penelitian dilakukan dengan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data memalui wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa : Jenis pelanggaran kode etik dikelompokan menjadi pelanggaran riangan, sedang dan berat. Bentuk penyelesaian tindakan pelnggaran kode etik profesi polri Polres Salatiga adalah melalui pemeriksaan anggota polri yang di duga atau di laporkan melakukan tindakkan pelanggran kode etik profesi kepolisian, selanjutnya akan di lakukan audit investigasi untuk menganalisa duduk perkara, pemberkasan dan atau pendokumentasian dan pelaksanaan sidang komisi kode etik polri untuk memutuskan perkara, jika keberatan pelanggaran juga melakukan banding. Apabila terjadi pelanggaran kode etik profesi Polri, maka anggota yang melanggar itu tentulah harus mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Polri. Tetapi tidak semua hal dapat berjalan lancar seperti peraturan tertulis yang dapat dengan mudah dibaca dan dipahami. Pada praktiknya, selalu terjadi hambatan ketika berurusan dengan penegakan hukum. Kata kunci : Penindakan Hukum, Kode Etik, Tindak Pidana, Hak Asasi Manusia

Item Type:	Thesis (Undergraduate (Sarjana S1))
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	ISYA YULISTIAWAN isyayulistiawan777@gmail.com
Date Deposited:	02 Dec 2023 02:56
Last Modified:	02 Dec 2023 02:56
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1309

Actions (login required)

View Item