HAK-HAK TERSANGKA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA DIPANDANG DARI UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

YORDI PRIAMBODO, YORDI PRIAMBODO (2026) HAK-HAK TERSANGKA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA DIPANDANG DARI UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.

Text TESIS UNDARIS_Yordi Priambodo.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga, dipandang Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga, dipandang Undang-Undang Hak Asasi Manusia, solusi dalam mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga, dipandang Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Metode yuridis normatif, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analistis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian yaitu Tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan tetap memiliki hak asasi manusia yang dijamin, termasuk hak perlindungan, pendampingan hukum, dan perlakuan manusiawi sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Anak wajib diperlakukan sebagai subjek hukum yang rentan, bukan objek, dengan mengutamakan upaya diversi (penyelesaian di luar peradilan) dan kepentingan terbaik bagi anak.Hak Hak Tersangka Anak Berdasarkan HAM dan Undang-Undang:Hak Perlindungan Khusus. Hak-hak tersangka yaitu Anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dan kekerasan dalam proses hukum, sesuai Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014, Pendampingan Hukum, Penyelesaian Diversi dan Identitas Dirahasiakan. Hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka yaitu Hambatan Struktural & SDM, Hambatan Legal (Diversi), Perspektif HAM & Perlindungan Anak, Kurangnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam pendampingan serta adanya stigma negatif yang mempersulit reintegrasi sosial anak. Solusi dalam mengatasi hambatan yaitu Penerapan Diversi (Pasal 7-16 UU SPPA), Pendampingan Khusus, Fasilitas Ramah Anak, Peningkatan Kapasitas Aparat atau SDM apparat penyidik, Sidang Tertutup Kata kunci : hak-hak, tersangka, anak, pelaku, tindak pidana, penganiayaan

Item Type:	Thesis (Undergraduate (Sarjana S1))
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	ardi mawardi S.S
Date Deposited:	05 May 2026 10:21
Last Modified:	05 May 2026 10:21
URI:	http://repository.undaris.ac.id:8080/id/eprint/2351

Actions (login required)

View Item