PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAM PASCA BERLAKUNYA UU TPKS DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG

Whendy Brasilianna, Whendy Brasilianna (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAM PASCA BERLAKUNYA UU TPKS DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG. Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.

[img] Text
TESIS UNDARIS_Whendy.pdf

Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak merupakan isu yang semakin kompleks seiring meningkatnya kasus dan tuntutan perlindungan korban. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada korban. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak pasca berlakunya UU TPKS di wilayah hukum Polres Temanggung; (2) bagaimana analisis penegakan hukum ditinjau dari aspek substansi, struktur, dan budaya hukum; serta (3) apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum, teori hak asasi manusia, dan teori kemanfaatan hukum sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Polres Temanggung telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU TPKS, dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban anak. Analisis dari aspek substansi, struktur, dan budaya hukum memperlihatkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi, di mana substansi hukum telah cukup memadai, namun struktur dan budaya hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor penghambat meliputi kendala pembuktian, kondisi psikologis korban, keterbatasan sumber daya, serta stigma sosial, sedangkan faktor pendukung meliputi keberadaan UU TPKS, dukungan lembaga pendamping, dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kata Kunci: penegakan hukum, kekerasan seksual, anak, UU TPKS, hak asasi manusia

Item Type: Thesis (Undergraduate (Sarjana S1))
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions: Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum
Depositing User: ardi mawardi S.S
Date Deposited: 05 May 2026 10:17
Last Modified: 05 May 2026 10:17
URI: http://repository.undaris.ac.id:8080/id/eprint/2350

Actions (login required)

View Item View Item