TINJAUAN ASAS LEX SPESIALIS SISTEMATIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Lalu Kukuh Kharisma, Lalu Kukuh Kharisma (2026) TINJAUAN ASAS LEX SPESIALIS SISTEMATIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.

Text TESIS UNDARIS_Lalu Kukuh.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penerapan asas Lex spesialis sistematis dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan isu yang krusial mengingat kompleksitas norma yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu pasal yang mencerminkan asas tersebut adalah Pasal 14, yang memuat pengaturan mengenai pemberlakuan hukum pidana umum sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang khusus. Dalam praktiknya, penerapan pasal ini menimbulkan problematika tersendiri, terutama terkait dengan kejelasan norma dan konsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana asas Lex spesialis sistematis diterapkan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum Pasal 14, mengidentifikasi hambatan hambatan yang muncul, serta memberikan rekomendasi terhadap solusi yang dapat diambil guna meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang tidak hanya menelaah hukum sebagai norma tertulis (law in books), tetapi juga meninjau bagaimana norma tersebut dilaksanakan dalam praktik (law in action). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 14 masih sering diwarnai oleh penafsiran yang beragam dan tidak seragam di kalangan aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hambatan utama meliputi tumpang tindih norma, kurangnya pemahaman terhadap asas Lex spesialis sistematis, serta belum adanya pedoman teknis yang eksplisit. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar asas tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan efektif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kata kunci: Lex spesialis sistematis, Pasal 14 UU Tipikor, Tindak Pidana Korupsi

Item Type:	Thesis (Undergraduate (Sarjana S1))
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	ardi mawardi S.S
Date Deposited:	05 May 2026 10:03
Last Modified:	05 May 2026 10:03
URI:	http://repository.undaris.ac.id:8080/id/eprint/2346

Actions (login required)

View Item