PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA DESA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DITINJAU DARI ASAS KEPATUTAN DAN KEWENANGAN

Irwan Saputra, Irwan Saputra (2026) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA DESA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DITINJAU DARI ASAS KEPATUTAN DAN KEWENANGAN. Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.

Text TESIS UNDARIS_Irwan Saputra.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Besarnya alokasi dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa menimbulkan konsekuensi adanya tanggung jawab hukum bagi kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Dalam praktiknya, penyalahgunaan dana desa masih sering terjadi dan berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan desa. Permasalahan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum kepala desa dalam tindak pidana korupsi dana desa serta berbagai kendala yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum kepala desa dalam tindak pidana korupsi dana desa, mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam penegakan pertanggungjawaban hukum kepala desa, serta mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut agar sejalan dengan asas kepatutan dan kewenangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori pertanggungjawaban hukum, teori kewenangan, teori negara hukum, dan teori good governance sebagai landasan analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak pihak yang terkait dengan pengelolaan dan pengawasan dana desa, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum kepala desa dalam tindak pidana korupsi dana desa dapat berupa pertanggungjawaban administratif maupun pertanggungjawaban pidana apabila tindakan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Penegakan pertanggungjawaban hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kompleksitas regulasi, keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi penguatan regulasi dan sistem hukum, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur desa, penguatan sistem pengawasan, serta penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa. Kata Kunci: pertanggungjawaban hukum, kepala desa, korupsi dana desa, kewenangan, good governance.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (Sarjana S1))
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	ardi mawardi S.S
Date Deposited:	05 May 2026 10:00
Last Modified:	05 May 2026 10:00
URI:	http://repository.undaris.ac.id:8080/id/eprint/2345

Actions (login required)

View Item