ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DIT POLAIRUD POLDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Hengki Maryono, Hengki Maryono (2026) ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DIT POLAIRUD POLDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA. Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.

Text TESIS UNDARIS_Hengki Maryono.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah kelautan Indonesia merupakan isu yang kompleks karena melibatkan berbagai kewenangan lembaga penegak hukum serta karakteristik wilayah laut yang luas. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya implementasi regulasi yang mengatur pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di wilayah perairan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah kelautan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang kelautan. Penelitian ini menggunakan landasan teoritis berupa teori kewenangan untuk menganalisis pembagian dan pelaksanaan kewenangan antar lembaga penegak hukum di bidang kelautan, teori penegakan hukum untuk melihat efektivitas penerapan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah laut, serta teori tindak pidana untuk mengkaji unsur-unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum di bidang kelautan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum di wilayah perairan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah kelautan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, luasnya wilayah perairan yang harus diawasi, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan di laut. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta harmonisasi regulasi di bidang kelautan agar penegakan hukum dapat berjalan secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah perairan Indonesia. Kata Kunci: penegakan hukum, tindak pidana kelautan, kewenangan, hukum kelautan, aparat penegak hukum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (Sarjana S1))
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	ardi mawardi S.S
Date Deposited:	05 May 2026 09:58
Last Modified:	05 May 2026 09:58
URI:	http://repository.undaris.ac.id:8080/id/eprint/2344

Actions (login required)

View Item