TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN ( Studi Kasus Putusan Nomor 985/Pdt.G/2025/PA.Amb Di Pengadilan Agama Ambarawa Kabupaten Semarang)

RETNO SETIA WATI, RETNO SETIA WATI (2026) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN ( Studi Kasus Putusan Nomor 985/Pdt.G/2025/PA.Amb Di Pengadilan Agama Ambarawa Kabupaten Semarang). Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.

[img] Text
37. TIA UPDATE 22 APRIL.pdf

Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Perceraian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat terhadap status dan kepentingan anak, terutama yang berkaitan dengan hak asuh (hadhanah). Dalam praktik peradilan agama, penetapan hak asuh anak tidak selalu diberikan kepada ibu, meskipun secara normatif anak yang belum mumayyiz pada umumnya berada dalam pengasuhan ibu. Fenomena tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum yang menimbulkan persoalan yuridis mengenai bagaimana hakim menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian, khususnya ketika terjadi penyimpangan dari ketentuan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip the best interest of the child terhadap penetapan hak asuh anak pasca perceraian serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 985/Pdt.G/2025/PA.Amb di Pengadilan Agama Ambarawa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan konstruksi argumentasi hakim dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip the best interest of the child dalam putusan tersebut tercermin secara eksplisit dan implisit dalam pertimbangan hakim yang tidak hanya berpedoman pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga menggunakan Pasal 156 dengan menilai kondisi konkret para pihak. Pertimbangan tersebut meliputi aspek kontinuitas pengasuhan, kemampuan memenuhi kebutuhan anak, kedekatan emosional, kondisi psikologis anak, lingkungan sosial, tanggung jawab orang tua, serta perlindungan anak dari potensi risiko. Penetapan hak asuh kepada ayah dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim mengutamakan pendekatan substantif dibandingkan pendekatan normatif semata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip the best interest of the child telah diterapkan secara optimal sebagai dasar utama dalam menentukan hak asuh anak, sehingga putusan tersebut mencerminkan perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Kata Kunci: The Best Interest of the Child, Hak Asuh Anak, Hadhanah, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak, Perceraian

Item Type: Thesis (Undergraduate (Sarjana S1))
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: ISYA YULISTIAWAN isyayulistiawan777@gmail.com
Date Deposited: 23 Apr 2026 07:04
Last Modified: 23 Apr 2026 07:04
URI: http://repository.undaris.ac.id:8080/id/eprint/2310

Actions (login required)

View Item View Item