PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA AKIBAT PAILIT

Nike Anida Diyantari, Nike Anida Diyantari (2023) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA AKIBAT PAILIT. Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UNDARIS.

Text 20. Nike Full.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Adanya ketentuan sanksi yang mengatur tentang pemberhentian notaris secara tidak hormat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan notaris sebagai debitor atau wakil dari jabatannya. Ketidakjelasan mengenai ketentuan tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan terkait dengan pengajuan permohonan kepailitan yang seharusnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang Undang Kepailitan). Kekaburan norma hukum terlihat dengan tidak jelasnya kapasitas notaris yang diberhentikan secara tidak hormat akibat kepailitan, apakah notaris dipailitkan dalam kapasitasnya sebagai perorangan/debitur yang tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, ataukah notaris dalam kapasitasnya sebagai profesi pejabat yang tidak mampu membayar penggantian biaya, ganti rugi, maupun bunga akibat berubahnya status akta yang dibuatnya. Selain kekaburan norma ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum, jika memang Undang Undang Jabatan notaris menyamakan kedudukan kedua jenis kapasitas notaris tersebut, maka hal tersebut mencerminkan ketidakadilan, karena memberikan sanksi bagi notaris tidak sesuai porsinya. Kekosongan norma terlihat dengan tidak ditemukannya aturan tentang pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses kepailitan dan telah melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya. Sehingga masih belum dapat diketahui apakah notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dapat mengajukan kembali menjadi notaris atau tidak. Dengan kekosongan hukum ini timbul adanya ketidakpastian hukum. Selain hal itu, tidak terdapatnya pengaturan mengenai status hukum notaris yang telah memperoleh rehabilitasi setelah memenuhi kewajibannya menimbulkan suatu kekosongan hukum. Hal-hal tersebut menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi notaris belum tercapai secara sempurna. Kata kunci: Kepailitan, Pemberhentian Notaris, Perlindungan Hukum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (Sarjana S1))
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	ISYA YULISTIAWAN isyayulistiawan777@gmail.com
Date Deposited:	21 Oct 2023 03:57
Last Modified:	21 Oct 2023 03:57
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/985

Actions (login required)

View Item