KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN STATUS RUMAH DINAS TNI MENJADI OBJEK SENGKETA ANTARA AHLI WARIS PURNAWIRAWAN DAN INSTITUSI MILITER

Muhammad Afdal Safriya Suseno, Muhammad Afdal Safriya Suseno (2026) KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN STATUS RUMAH DINAS TNI MENJADI OBJEK SENGKETA ANTARA AHLI WARIS PURNAWIRAWAN DAN INSTITUSI MILITER. Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.

Text 35. FH. M. AFDAL.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Sengketa penguasaan rumah dinas Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh ahli waris purnawirawan menjadi urgensi hukum yang mendesak karena berbenturannya klaim penguasaan hak keperdataan fisik (bezit) dengan tata kelola aset Barang Milik Negara (BMN). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan yuridis rumah dinas TNI, menganalisis kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Pakai institusi militer terhadap klaim penguasaan fisik ahli waris, serta mengevaluasi efektivitas penyelesaian sengketa pengosongan rumah dinas berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, bersumber pada data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah dinas TNI berstatus mutlak sebagai BMN di mana masa berlaku Surat Izin Penghunian (SIP) otomatis gugur saat prajurit purnatugas sehingga tidak dapat diwariskan. Sertifikat Hak Pakai militer merupakan bukti otentik terkuat yang mematahkan klaim bezit ahli waris karena penguasaan fisik tersebut sejak awal didasari izin, sehingga tidak memenuhi unsur iktikad baik. Implementasi Permenhan Nomor 13 Tahun 2018 memberikan legitimasi kuat bagi TNI dalam penertiban, namun secara sosiologis kurang efektif memitigasi konflik akibat kelalaian birokrasi masa lalu. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa aset negara menuntut sinergitas antara ketegasan kepastian hukum positif dan perlindungan hukum yang humanis melalui pendekatan non-litigasi. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur hukum administrasi dan agraria, serta menjadi rujukan bagi institusi militer dalam memformulasikan resolusi penertiban aset negara yang berkeadilan. Kata Kunci: Rumah Dinas, Barang Milik Negara, Sengketa Tanah, Ahli Waris, Kepastian Hukum

Actions (login required)

View Item