PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN KONTRAK DI PT. HESED INDONESIA ATAS HAK UPAH LEMBUR BERDASARKAN PP NOMOR 35 TAHUN 2021

Wahyu Risky Mulia, Wahyu Risky Mulia (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN KONTRAK DI PT. HESED INDONESIA ATAS HAK UPAH LEMBUR BERDASARKAN PP NOMOR 35 TAHUN 2021. Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.

Text 29. WAHYU RISKY MULIA (22110025).pdf Download (2MB)

Abstract

Undang-Undang ketenagakerjaan di Indonesia telah menetapkan perlindungan hukum dan jaminan bagi pekerja kontrak melalui berbagai jenis perjanjian kerja, baik kontrak sementara maupun permanen. Penelitian ini fokus pada situasi di mana hak-hak ini diabaikan karena tantangan yang ditimbulkan oleh pemberi kerja. Metode pendekatan yuridis empiris digunakan dalam pemecahan masalah dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Adapun metode penentuan sample yang digunakan adalah purposive sampling; metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka (library research), serta analisis data secara deskriptif analitis. Perlindungan hukum memiliki nilai penting di lingkungan kerja, terutama melalui perjanjian kontrak dengan perusahaan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga hak dan kesempatan dasar, sekaligus mencegah diskriminasi, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mendukung perkembangan bisnis. Efektivitas perlindungan lembur yang terbatas di PT. Hesed Indonesia muncul karena kurangnya hubungan yang baik antara budaya kepatuhan industri, sistem pemantauan, dan prinsip hukum, bukan karena tidak adanya regulasi. Oleh karena itu, tantangan utama terkait perlindungan kerja lembur di Indonesia berasal dari penerapan hukum dan budaya hukum yang berlaku, bukan sematamata dari penyusunan peraturan. Regulasi memiliki peranan penting untuk melindungi hak-hak pekerja dalam hubungan kerja, memastikan keadilan sekaligus perlindungan hukum. Aturan outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan bertujuan memberi kejelasan hukum sambil melindungi kepentingan karyawan. Pekerja dengan rjanjian Kerja Waktu Tertentu harus tetap dilindungi hak-haknya, bahkan jika terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa, selama jenis pekerjaannya tetap sama. Perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja mencakup dua hal: preventif, yaitu memenuhi hak dasar seperti upah, jaminan sosial, dan keselamatan di tempat kerja; dan represif, yang termasuk tindakan hukum untuk menegakkan hak jika terjadi konflik atau pelanggaran dari pihak pemberi kerja, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata kunci: Perlindungan Hukum; Karyawan Kontrak; PT. Hesed Indonesia.

Actions (login required)

View Item