ANALISIS YURIDIS BATASAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DALAM PERISTIWA PIDANA : STUDI KASUS PENETAPAN TERSANGKA KORBAN PENJAMBRETAN (PERKARA HOGI MINAYA)

Pasrah Eli Gulo, Pasrah Eli Gulo (2026) ANALISIS YURIDIS BATASAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DALAM PERISTIWA PIDANA : STUDI KASUS PENETAPAN TERSANGKA KORBAN PENJAMBRETAN (PERKARA HOGI MINAYA). Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.

Text 28. Pasrah Eli Gulo 22110064.pdf Download (959kB)

Abstract

Pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan salah satu alasan pembenar dalam hukum pidana yang memberikan perlindungan terhadap seseorang yang melakukan pembelaan untuk mempertahankan kepentingan hukum dari serangan yang melawan hukum. Namun, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik penegakan hukum masih menimbulkan persoalan, terutama dalam menentukan batas antara pembelaan yang dibenarkan dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Persoalan tersebut terlihat dalam perkara Hogi Minaya, di mana korban penjambretan ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan tindakan terhadap pelaku yang berusaha melarikan diri. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan batasan noodweer, khususnya dalam kaitannya dengan proporsionalitas, necessity, subsidiaritas, serta penggunaan diskresi dan penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis dan batasan pembelaan terpaksa berdasarkan Pasal 49 KUHP, menganalisis penerapan unsur-unsur noodweer dalam penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka, serta menilai problematik diskresi dan penafsiran hukum aparat penegak hukum dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deduktif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 49 KUHP merupakan dasar hukum yang memberikan perlindungan terhadap tindakan pembelaan terpaksa, tetapi rumusannya belum memberikan batas operasional yang jelas mengenai ukuran proporsionalitas, necessity, dan subsidiaritas. Oleh karena itu, unsur-unsur noodweer harus dinilai secara kumulatif, meliputi adanya serangan yang melawan hukum, sifat serangan yang seketika, kepentingan hukum yang dilindungi, necessity, proporsionalitas, dan subsidiaritas. Dalam perkara Hogi Minaya, penetapan tersangka belum sepenuhnya mencerminkan penerapan unsur-unsur noodweer secara komprehensif karena analisis terhadap alasan pembenar seharusnya dilakukan sejak tahap penyidikan. Penelitian juga menemukan bahwa persoalan utama lebih menunjukkan adanya problematik dalam penggunaan diskresi dan penafsiran hukum terhadap Pasal 49 KUHP daripada semata-mata kekeliruan dalam memahami konsep noodweer. Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan kriteria penerapan Pasal 49 KUHP yang lebih operasional sebagai pedoman dalam proses penyidikan. Kriteria tersebut meliputi pengujian terhadap serangan yang melawan hukum, hubungan waktu antara serangan dan pembelaan, necessity, proporsionalitas, subsidiaritas, serta keberadaan alasan pembenar sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka. Penerapan kriteria tersebut diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang lebih objektif, konsisten, dan berkeadilan serta mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri. Kata Kunci: Noodweer, Pembelaan Terpaksa, Pasal 49 KUHP, Penetapan Tersangka, Diskresi Penegak Hukum.

Actions (login required)

View Item