PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG TELAH DICABUT IZIN EDARNYA OLEH BPOM: STUDI KASUS PRODUK PINKFLASH DI TIKTOK SHOP

NINDI, SEPTIANI (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG TELAH DICABUT IZIN EDARNYA OLEH BPOM: STUDI KASUS PRODUK PINKFLASH DI TIKTOK SHOP. Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.

Text NINDI SEPTIANI_22110016_ILMU HUKUM_SKRIPSI.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Perkembangan perdagangan elektronik melalui platform digital telah memperluas akses masyarakat terhadap berbagai produk kosmetik, termasuk produk impor yang belum memenuhi persyaratan perizinan di Indonesia. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian adalah peredaran produk kosmetik Pinkflash melalui TikTok Shop yang dikaitkan dengan temuan kandungan bahan berisiko serta dugaan ketidaksesuaian dengan ketentuan izin edar BPOM. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen dan menimbulkan permasalahan terkait perlindungan hukum, tanggung jawab pelaku usaha, serta efektivitas pengawasan BPOM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang belum terdaftar BPOM, mengkaji tanggung jawab hukum produsen, distributor, dan marketplace atas kerugian konsumen, serta mengevaluasi efektivitas pengawasan BPOM dalam mencegah dan menangani peredaran kosmetik berisiko di marketplace. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur melalui mekanisme preventif dan represif dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, serta regulasi BPOM. Tanggung jawab atas kerugian konsumen dapat dibebankan kepada produsen, distributor, maupun marketplace sesuai perannya dalam peredaran produk. Pengawasan BPOM telah dilakukan melalui sistem pre market dan post-market, patroli siber, serta kerja sama lintas sektor, namun belum optimal karena keterbatasan pengawasan perdagangan digital dan tingginya peredaran produk secara daring. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, regulasi, dan edukasi konsumen guna meningkatkan perlindungan hukum dalam perdagangan elektronik. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, BPOM, Kosmetik, Pinkflash, TikTok Shop.

Actions (login required)

View Item