PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INDUSTRI TEKSTIL LOKAL TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN THRIFTING (Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Barang Dilarang Impor)

DHINA AYU, RAHMANINGSIH (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INDUSTRI TEKSTIL LOKAL TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN THRIFTING (Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Barang Dilarang Impor). Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.

Text Dhina Ayu R_22110011_Ilmu Hukum_SKRIPSI.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Masifnya peredaran pakaian bekas impor (thrifting) ilegal telah memicu persaingan harga yang asimetris dan mengancam keberlangsungan industri tekstil, serta meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Kabupaten Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor, menelaah implementasinya di lapangan, serta mengidentifikasi kendala dan upaya penegakannya di Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi kualitatif deskriptif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Informan penelitian mencakup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopumperindag) Kabupaten Semarang, pelaku industri garmen lokal (PT Semarang Garment, PT Ungaran Indah Busana, PT Maju Gemilang Garmen), serta konsumen pakaian thrifting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendag Nomor 47 Tahun 2025 telah memberikan landasan perlindungan hukum preventif yang tegas dengan melarang mutlak impor pakaian bekas. Namun, implementasi represif di lapangan masih belum efektif. Kendala utama meliputi pragmatisme ekonomi konsumen yang mengutamakan harga murah dan merek asing, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta keterbatasan wewenang penindakan langsung oleh Diskopumperindag yang harus bergantung pada kepolisian. Sebagai kesimpulan, meskipun instrumen yuridis perlindungan industri dalam negeri telah memadai, kedaulatan ekosistem industri garmen domestik sangat bergantung pada sinergi penegakan hukum represif yang konsisten dan tanpa kompromi antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan Bea Cukai, yang diiringi dengan edukasi publik secara masif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Industri Tekstil Lokal, Pakaian Bekas Impor, Thrifting, Kebijakan Perdagangan.

Actions (login required)

View Item