ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA

Yoga, Dwi Utama ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA. ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA. (Unpublished)

Text (Jurnal) Skripsi Muhammad Afdal Safriya Suseno 22.11.0048 FH UNDARIS (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (838kB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membuka ruang baru bagi praktik penipuan yang jauh lebih canggih dan sulit dijangkau oleh hukum pidana konvensional. Tindak pidana penipuan berbasis digital yang mencakup phishing, social engineering, penipuan belanja daring, hingga investasi bodong berkedok platform digital menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan menimbulkan kerugian materiil yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana hukum pidana Indonesia mengonstruksi pertanggungjawaban atas tindak pidana penipuan berbasis digital, khususnya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan penipuan konvensional dalam KUHP belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik unik penipuan digital, sementara UU ITE memberikan celah pidana yang lebih relevan namun masih meninggalkan ketidakpastian dalam penerapan unsur-unsur deliknya. Tantangan utama yang ditemukan meliputi sulitnya pembuktian unsur kebohongan dan niat jahat pada medium digital, anonimitas pelaku, serta keterbatasan koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam menangani kasus lintas batas. Tulisan ini merekomendasikan penguatan kapasitas investigasi digital, penyeragaman tafsir yuridis unsur delik penipuan digital, serta penguatan regulasi teknis pelaksanaan. Kata kunci: penipuan digital; tindak pidana siber; UU ITE; pertanggungjawaban pidana; hukum pidana Indonesia

Actions (login required)

View Item