ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG DILAKUKAN SANTRI DI MEDIA MASSA (Kajian Normatif-Empiris Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Munawaroh, Munawaroh (2026) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG DILAKUKAN SANTRI DI MEDIA MASSA (Kajian Normatif-Empiris Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.

Text 14. Munawaroh.pdf Download (1MB)

Abstract

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah mentransformasi media massa digital menjadi ruang publik utama dalam penyampaian ide dan pertukaran gagasan. Kendati kebebasan berpendapat dijamin secara konstitusional, hak siber tersebut bersifat limitable rights yang dibatasi oleh kewajiban hukum untuk menghormati kehormatan, nama baik, dan martabat pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 serta UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Fenomena penyebaran ulasan dan narasi negatif berunsur disinformasi di media digital kerap kali menyasar entitas santri serta institusi pesantren, sehingga berpotensi menimbulkan stigmatisasi sosial kolektif dan kerugian reputasi yang bersifat irreparable harm. Peristiwa empiris pada Agustus 2025 di Pondok Pesantren AlIkhlas Ungaran menjadi contoh konkret ketika ulasan tanpa dasar objektif di platform digital berdampak negatif terhadap marwah komunitas santri. Melalui metode pendekatan hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan historis, penelitian deskriptif analitis ini memanfaatkan data primer berupa perundang-undangan dan wawancara lapangan serta data sekunder berupa literatur hukum yang dianalisis secara kualitatif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan hukum kebebasan berpendapat mensyaratkan pembuktian unsur kesengajaan (dolus) serta niat jahat (actual malice) yang secara spesifik menyerang kehormatan personal maupun kelompok (group defamation), di mana delik pencemaran nama baik dalam UU ITE terbaru dikualifikasikan sebagai delik aduan absolut guna mencegah kriminalisasi kritik publik yang konstruktif. Lebih lanjut, penyelesaian sengketa reputasi santri melalui mekanisme hak koreksi (tabayyun digital) dan mediasi berbasis keadilan restoratif (restorative justice) terbukti jauh lebih efektif, responsif, dan maslahat dibandingkan jalur peradilan pidana, karena mampu memutus rantai disinformasi seketika, mewujudkan pemulihan keadaan semula (restitutio in integrum) secara sukarela, serta merawat harmoni sosial dan marwah institusi pesantren di ranah digital. Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Hak Atas Nama Baik, Santri, UndangUndang ITE, Mediasi.

Actions (login required)

View Item