Kebijakan Alih Media Digitalisasi Sertifikat Analog ke Sertifikat Elektronik dalam Proses Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 di Badan Pertanahan Kabupaten Semarang

Febri Tri Siami1, Febri Tri Siami1 (2026) Kebijakan Alih Media Digitalisasi Sertifikat Analog ke Sertifikat Elektronik dalam Proses Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 di Badan Pertanahan Kabupaten Semarang. Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.

Text jurnal febri Tri Siami.pdf Download (4MB)

Abstract

Reformasi digital dalam administrasi pertanahan melahirkan sertipikat elektronik sebagai bentuk baru pengelolaan dan pembuktian hak atas tanah. Keberadaannya bertumpu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 (selanjutnya disingkat: Permen ATR/BPN No.3 Tahun 2023). Kehadiran kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memangkas inefisiensi pelayanan, menata keterbukaan administrasi, dan memperkuat kepastian hukum dalam pendaftaran tanah, termasuk dalam perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. Penelitian ini memusatkan perhatian pada praktik penerapan kebijakan sertipikat elektronik serta persoalan yang mengiringi pelaksanaannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan corak deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diolah melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan sertipikat elektronik dilaksanakan melalui pemeriksaan dan pencocokan data, digitalisasi sertipikat analog, serta penerbitan dokumen elektronik. Penerapan tersebut berkontribusi terhadap penyederhanaan pelayanan dan pengelolaan informasi pertanahan. Namun, kebijakan ini masih dibayangi oleh persoalan keamanan data, rendahnya kecakapan digital masyarakat, ketidakcocokan antara data fisik dan yuridis, keterbatasan perangkat teknologi, serta belum tuntasnya perdebatan mengenai kepastian hukum sertipikat elektronik. Oleh karena itu, penguatan kebijakan perlu ditempuh melalui perluasan sosialisasi, pembenahan validitas data, pengembangan kompetensi aparatur, dan penguatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi. Kata kunci: implementasi kebijakan; sertipikat elektronik; Hak Guna Bangunan; Hak Milik; pendaftaran tanah.

Actions (login required)

View Item