PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN SEMARANG

DEVAN WAHYU SETIAWAN, DEVAN WAHYU SETIAWAN (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN SEMARANG. Undergraduate (Sarjana S1) thesis, UPT. Perpustakaan Undaris.

Text 3. DEVAN WAHYU SETIAWAN_Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyandang Disabilitas Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Semarang_20110022_Hukum_Skripsi.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Semarang. Permasalahan yang diangkat adalah: (1) Bagaimanakah hukum yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual dan (2) Bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Semarang Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polres Semarang, observasi, dan studi dokumentasi terhadap berkas perkara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara normatif, perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam beberapa instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. (2) Implementasi perlindungan hukum di Kabupaten Semarang dilakukan melalui Unit PPA Polres Semarang dengan menerapkan Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf h UU TPKS. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan yang tercermin dari beberapa kendala, meliputi keterbatasan sumber daya manusia, ketiadaan sarana prasarana pendukung (ruang pemeriksaan ramah disabilitas, alat peraga, dan penerjemah bahasa isyarat), belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus, serta stigma sosial masyarakat yang masih mengakar. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan model perlindungan hukum ideal yang mencakup perlindungan preventif (sosialisasi UU TPKS dan UU Disabilitas, pelatihan aparat, penyediaan layanan ramah disabilitas, dan pembentukan SOP), perlindungan represif (larangan mediasi, pemenuhan akomodasi layak, jaminan restitusi dan rehabilitasi, serta penguatan koordinasi lintas lembaga), serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dikemukakan. Dari 134 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat di Unit PPA Satreskrim Polres Semarang periode 2020-2024, hanya ditemukan 1 (satu) kasus yang teridentifikasi melibatkan korban penyandang disabilitas, yaitu kasus PES. Dengan demikian, penelitian ini bersifat studi kasus tunggal (single case study) sehingga temuan mengenai kendala dan model perlindungan ideal belum tentu dapat digeneralisasikan pada seluruh kasus kekerasan seksual terhadap penyandang vi disabilitas di wilayah hukum lain. Kemungkinan besar terdapat kasus serupa yang tidak terlaporkan (dark figure) mengingat kendala sosial-budaya dan hambatan komunikasi yang telah diuraikan sebelumnya. Meskipun demikian, kedalaman data yang diperoleh dari kasus ini tetap memberikan kontribusi pemahaman yang berharga mengenai praktik perlindungan hukum bagi korban disabilitas, dan diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi penelitian lanjutan dengan cakupan kasus yang lebih luas. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Kekerasan Seksual vii

Actions (login required)

View Item