REFORMASI PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA

ERFAN, PUTRA PRATAMA (2023) REFORMASI PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA. Masters thesis, undaris.

Text (Thesis Magister Ilmu Hukum) 16. ERFAN TESIS.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui reformasi pengaturan hukum terhadap penangganan tindak pidana pencucian uang (money laundering) di Indonesia, kemudian mengetahui kendala yang dihadapi dalam penangganan tindak pidana pencucian uang (money laundering) di Indonesia, serta mengetahui upaya dalam mengatasi kendala pada penangganan tindak pidana pencucian uang (money laundering) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis sosiologis atau doktriner, juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, yang bertujuan menyelidiki bagaimana fenomena masyarakat mempengaruhi hukum dan sebaliknya, serta bagaimana peraturan dapat diterapkan dengan baik. Penguatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mereformasi sistem hukum yang menangani tindak pidana pencucian uang dengan tujuan meningkatkan kekuatan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Selama pelaksanaan rezim anti pencucian uang saat ini, masih ada masalah dengan Undang-Undang TPPU, banyak penafsiran dan penyitaan hasil kejahatan yang berbeda, dan beberapa lembaga terkait masih tidak memiliki cukup kewenangan untuk menerapkannya. Reformasi yang diharapkan dari sistem hukum yang menangani tindak pidana pencucian uang di Indonesia akan mengoptimalkan peran dan wewenang lembaga penegak hukum, serta mengurangi risiko yang terkait. Salah satu kendala yuridis adalah bahwa otoritas penyidikan tindak pidana pencucian uang tumpang tindih, dan transaksi keuangan dilakukan secara tunai tanpa melalui perbankan. Sementara kendala teknis terdiri dari kurangnya pemahaman penyidik tentang undang-undang no. 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, kurangnya keberanian penyidik untuk melakukan penyelidikan, kurangnya SDM penyidik kepolisian, kurangnya jumlah penyidik yang jujur, kurangnya kualitas atau kemampuan penyidik untuk memahami tindak pidana pencucian uang dan mengendalikan tindak pidana pencucian uang. Upaya yang harus dilakukan dalam penanganan TPPU adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia penyidik kepolisian, membentuk sikap mental dan keberanian penyidik untuk mendukung proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang, mengoptimalkan tugas atau integritas penyidik, serta mendorong motivasi dan disiplin penyidik untuk menangani tindak pidana pencucian uang. Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Perundang-undangan, optimalisasi fungsi penyidik

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	. Dimas Triatmaja
Date Deposited:	06 Dec 2023 04:07
Last Modified:	06 Dec 2023 04:07
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1357

Actions (login required)

View Item