PERAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM UPAYA PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) BERBASIS HAM BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA DI KOTA SEMARANG (Analisis Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)

Achmad, Faisal (2023) PERAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM UPAYA PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) BERBASIS HAM BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA DI KOTA SEMARANG (Analisis Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima). Masters thesis, undaris.

Text (Thesis Magister Ilmu Hukum) 9. ACHMAD TESIS.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam pembinaan pedagang kaki lima (PKL) Berbasis HAM Bidang Ekosob di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam pembinaan pedagang kaki lima (PKL) Berbasis HAM Bidang Ekosob di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan juga untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang digunakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam pembidaan pedagang kaki lima (PKL) Berbasis HAM Bidang Ekosob di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Semarang dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab yang dipunyainya telah memberikan program pemberdayaan pada Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh pemberdayaan berangsur-angsur membaik dengan bukti bahwa meningkatnya pendapatan, menjaga kebersihan lingkungan dengan lebih baik serta dapat meningkatkan kualitas apa yang ia jual. Kendala-kendala dalam Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang, yang pertama yaitu Pedagang yang masih belum bisa teratur atau kategori pedagang baru merupakan kendala bagi Pemerintah atau pun Satuan Polisi Pamong Praja. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada yaitu dengan melalui pendekatan persuasif dan sosialisasi peraturan kepada pedagang kaki lima khususnya yang ada di sekitar lokasi tersebut sehingga para pedagang lebih mengetahui peraturan terkait penertiban pedagang kaki lima di Kota Semarang. Kedua, yaitu Pelanggaran lokasi, lebih tepatnya di depan SD Induk karena masih banyak pedagang yang menempatkan dagangan dan berjualan di trotoar atau sepanjang jalan depan lokasi tersebut. Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, HAM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	. Dimas Triatmaja
Date Deposited:	02 Dec 2023 04:29
Last Modified:	02 Dec 2023 04:29
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1334

Actions (login required)

View Item