FUNGSI PENGAWASAN DPRD KUDUS DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK HAM (STUDI KASUS PADA PENGEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN KUDUS)

Sa’diyanto, Sa’diyanto (2023) FUNGSI PENGAWASAN DPRD KUDUS DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK HAM (STUDI KASUS PADA PENGEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN KUDUS). Masters thesis, undaris.

Text (Thesis Magister Ilmu Hukum) 7. SA'DIYANTO TESIS.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana fungsi pengawasan DPRD Kudus dalam pembangunan ekonomi daerah ditinjau dari aspek HAM di wilayah kabupaten kudus. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui dan mendeskripsikan apa saja kendala yang dihadapi pada fungsi pengawasan DPRD Kudus Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah ditinjau dari aspek HAM di wilayah kabupaten kudus, dan juga untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana upaya yang perlu dilakukan dalam mengahadapi kendala yang dihadapi pada fungsi pengawasan DPRD Kudus Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah ditinjau dari aspek HAM di wilayah kabupaten kudus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dimana pendekatan yuridis sosiologis ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti fungsi pengawasan DPRD Kudus dalam pembangunan ekonomi dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa DPRD sebagai lembaga legislasi berfungsi membuat Peraturan Daerah yang kemudian DPRD melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut serta mengawasi Peraturan Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kendala dalam melaksanakan pengawasan DPRD Kabupaten Kudus ada yang berasal dari internal dewan dan dari luar dewan. Hambatan dari dalam misalnya masalah pendidikan, dimana pendidikan yang dimiliki DPRD dapat memnghambat pengawasan karena kurangnya kemampuan yang dimiliki, serta pendidikan yang tidak ada relevansinya dengan tugas dewan. Kurangnya pengalaman yang dimiliki DPRD merupakan hambatan dalam melakukan pengawasan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada yaitu dengan merumuskan batasan tentang lingkup kerja dan prioritas pengawasan. Kemudian merumuskan standar akuntabilitas yang baku dalam pengawasan yang dapat diterima oleh lembaga yang menjadi sasaran dan mitra pengawasannya. Kata Kunci: Pengawasan, DPRD, HAM

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	. Dimas Triatmaja
Date Deposited:	02 Dec 2023 04:14
Last Modified:	02 Dec 2023 04:14
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1331

Actions (login required)

View Item