IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

HARYADI, HARYADI (2023) IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA. Masters thesis, undaris.

Text 61. HARYADI 21120053.pdf Download (721kB)

Abstract

ABSTRAK Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) khususnya anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada tahap penyidikan di tingkat Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dari tahun ketahun semakin meningkat, hal itu dipicu dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat serta lemahnya pengawasan dari orangtua terhadap anaknya. Anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual merupakan anak yang tidak hanya sebagai pelaku namun juga sebagai korban didalam proses peradilan pidana, hak-hak anak harus terpenuhi termasuk pemberian bantuan hukum sebagaimana ketentuan dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Jo UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, karena bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam menjaga hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tetap terjaga dan diberikan secara maksimal. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Socio Legal Approach serta penelitian ini dilakukan di kota Semarang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestabes Semarang ditemukan pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual belum berjalan efektif dan belum adanya regulasi yang jelas mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual serta kurangnya pemahaman keluarga tersangka anak dan penyidik mengenai proses pemberian bantuan hukum kepada anak guna efektifnya pemberian bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat dan peningkatan kemampuan penyidik dan penasihat hukum dalam proses pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual serta perlunya regulasi yang jelas mengenai pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada tahap penyidikan dimasa mendatang. Kata Kunci : Bantuan Hukum, Anak, Pelaku Tindak Pidana, Kekerasan Seksual.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	. Dimas Triatmaja
Date Deposited:	04 Nov 2023 03:49
Last Modified:	04 Nov 2023 03:49
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1131

Actions (login required)

View Item