PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Yuliyanto, Yuliyanto (2023) PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. Masters thesis, Undaris.

Text 29. YULIYANTO, S.H..pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Yuliyanto, S.H. NIM. 21120068 Merek mempunyai peranan dalam suatu produk selain untuk memperkenalkan produk dari suatu perusahaan karena merek berfungsi sebagai daya pembeda (distinctiveness) suatu barang dan/atau jasa yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi suatu perusahaan yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Menganalisis hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.Menganalisis upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Metode penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Kanit I Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis adalah Perlindungan hukum yang harus diberikan dan diterapkan terhadap hak eksklusif sebagai hak milik. Hukum harus dapat memberikan jaminan perlindungan penuh kepada pemilik hak atas merek terdaftar dari pelanggaran-pelanggaran hak atas merek yang mengganggu setiap kegiatan pemilik merek terdaftar tersebut. Perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Hambatannya yaitu kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek; Belum cukup terbinanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran merek; Masyarakat tidak mempedulikan lagi bahwa barang yang mereka beli merupakan barang hasil pelanggaran merek; Adanya rasa enggan dalam melakukan penuntutan terhadap pelanggaran merek. Solusinya adalah harus menyelenggarakan seminar dan pelatihan tentang pendaftaran merek; Pembinaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha dengan cara memberi peringatan (warning) jika melakukan kesalahan bagi yang meniru atau memalsukan merek; Sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek secara berkala; Penyuluhan pendidikan mengenai merek kepada para pelaku usaha. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	. Dimas Triatmaja
Date Deposited:	26 Oct 2023 04:25
Last Modified:	26 Oct 2023 04:25
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1057

Actions (login required)

View Item