PENEGAKAN HUKUM DAN HAM TERHADAP TINDAK PIDANA MEREK OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA JATENG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Surya, Yuniar Amanda (2023) PENEGAKAN HUKUM DAN HAM TERHADAP TINDAK PIDANA MEREK OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA JATENG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK. Masters thesis, Undaris.

Text 27. SURYA YUNIAR AMANDA.pdf Download (705kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 2) Mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 3) Mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa : 1) Penegakan hukum bagi pemilik merek diatur dalam UU Merek yang dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (exclusive right). 2) Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana merek adalah sebagai berikut: terbatas dalam hal delik aduan, adanya perbedaan pertimbangan hukum yang diberikan oleh para ahli dan Ditjen HKI, proses penyelesaian perkara di Kejaksaan Tinggi yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi. 3) Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak atas merek yang dilanggar dapat dilakukan berdasarkan hukum perdata maupun hukum pidana. Kata Kunci : Merek, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	. Dimas Triatmaja
Date Deposited:	26 Oct 2023 03:55
Last Modified:	26 Oct 2023 03:55
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1055

Actions (login required)

View Item