TRANSFORMASI HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Dedi, Ramadani (2023) TRANSFORMASI HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA. Masters thesis, Undaris.

Text 21. DEDI RAMADANI.pdf Download (867kB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja transformasi hak-hak Tersangka dalam kasus pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM), Hambatan-hambatan penyidik dalam transformasi hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan ditingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Semarang, Upaya untuk mengatasi hambatan dalam memenuhi hak-hak Tersangka pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Semarang Metode pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian diskriptif, metode pendekatan yuridis empiris, Lokasi penelitian Polrestabes Semarang, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif Hasil penelitian ini adalah : Hak-hak Tersangka yaitu Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya, Hak Rasa Aman , Hak Bebas dari Penyiksaan , Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang, Hak tidak di Siksa. Hambatan-hambatan penyidik yaitu Faktor tersangka,Faktor aparat penegak hukum,Faktor sarana dan prasarana,Faktor masyarakat,Keterbatasan atau kekurangan tenaga penyidik dalam melakukan penyidikan,Ketidak jujuran dan transparansi dari tersangka, Tersangka tidak kooperatif,Ketidak tahuan atau kurang pahamnya tersangka mengenai hak-hak yang dapat diperoleh tersangka dan tersangkan yang tidak paham akan pentingnya bantuan hokum,Lemahnya sensitifitas Hak Asasi Manusia dalam Produk Hukum Pidana di Indonesia terutama KUHAP,Belum adanya konektifitas atau nomor online untuk penyidik dan pengacara prodeo yang ditunjuk.Upaya untuk mengatasi hambatan dalam memenuhi transformasi hak-hak Tersangka pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Semarang yaitu Anggaran untuk penyidikan perlu ditambah,Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas, dengan diikutkan dikjur-dikjur tentang Reskrim,Aparat penegak hukumnya perlu dilakukan pengiriman untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar serta pendidikan khusus penyidikan dalam mengungkap keterangan tersangka,Penambahan fasilitas sarana dan prasarana, untuk penyidikan dalam membantu penegakan hukum yang memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Minimnya jumlah sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana merupakan alat yang membantu utuk proses penyidikan dimana sarana dan prasarana ini bagian hal terpenting. Dari hambatan dan pemecahan dalam menghadapi hambatan tersebut diharapkan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci : transformasi, hak tersangka, tindak pidana, hak asasi manusia iv

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	. Dimas Triatmaja
Date Deposited:	26 Oct 2023 03:24
Last Modified:	26 Oct 2023 03:24
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1043

Actions (login required)

View Item