PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPEMILIKAN SENJATA AIR SOFT GUN TANPA IJIN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG SENJATA API DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

Catur, Sri Pamungkas (2023) PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPEMILIKAN SENJATA AIR SOFT GUN TANPA IJIN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG SENJATA API DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA. Masters thesis, Undaris.

Text 19. CATUR SRI PAMUNGKAS.pdf Download (852kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata air soft gun tanpa ijin berdasarkan peraturan kapolri nomor 8 tahun 2012 tentang senjata api ditinjau dari Hak Asasi Manusia, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis hmabatan yang dihadapi dalam pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata air soft gun tanpa ijin berdasarkan peraturan kapolri nomor 8 tahun 2012 tentang senjata api ditinjau dari Hak Asasi Manusia, 3) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk menghadapi hambatan yang dihadapi dalam pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata air soft gun tanpa ijin berdasarkan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012 tentang senjata api ditinjau dari Hak Asasi Manusia. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan hukum normatifi/doctrinal karena menggunakan konsep hukum yaitu norma – norma di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif, penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Terknik penggumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan studi Pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa: Setelah dilakukan pembahasan terhadap Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pasal 40 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, maka dapat ditarik kesimpulan; 1) Pengecekan yang dilakukan oleh bagian Direktorat Intelijen Keamanan Unit Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak, pengawasan ini rutin dilakukan 3 (tiga) bulan sekali. 2) Kepolisian khususnya unit Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak telah mengirimkan surat yang berisi himbauan kepada seluruh club airsoft gun untuk melakukan pendataan dan melaporkan gudang yang menjadi tempat penyimpanan senjata api jenis airsoft gun. 3) Persebaran airsoft gun melalui media online membuat Polri mengalami kesulitan dalam proses pengawasan pengendalian kepemilikan airsoft gun sehingga sulitnya mengumpulkan data pemilik dan jenis airsoft gun yang beredar di Indonesia. 4) Penyimpanan airsoft gun di gudang yang berada diluar Polda yang dikelola oleh club airsoft gun tanpa seijin dari Polda setempat juga mempersulit Polri untuk melakukan pengecekan terhadap gudang tersebut. Berdasarkan kesimpulan penelitian. Kata kunci : Hak Asasi Manusia, POLRI, Airsoft Gun

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
Divisions:	Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	. Dimas Triatmaja
Date Deposited:	26 Oct 2023 03:17
Last Modified:	26 Oct 2023 03:17
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1040

Actions (login required)

View Item