PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM MENJALANKAN TUGAS DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA

GALIH, DWI PRASETIYO (2022) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM MENJALANKAN TUGAS DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA. Masters thesis, UNDARIS.

Text (SKRIPSI BENTUK SOFTCOPY PDF) GALIH DWI PRASETIYO FH 2022 (REPO).pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (723kB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Latar belakang untuk mengetahui penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam menjalankan tugas di wilayah hukum Polres Salatiga,hambatan dalam penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam menjalankan tugas, solusi mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam menjalankan tugas. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosilogis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analistis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif. ‘ Hasil Penelitian yaitu Dasar Hukum Kode Etik Profesi Kepolisian yaitu Undang�Undang No. 2 tahun 2002, Pasal 13 ayat (1). Pengaturan ideal atas penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan anggota Polri di wilayah hukum Polres Salatiga yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 , Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010. Proses dari penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah Pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aturan yang mengatur tentang POLRI secara khusus.Hambatannya yaitu karena faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor prasana atau fasilitas dan faktor kesadaran hukum.Langkah-langkah pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Polres Salatiga melalui :Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan,Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penugasan, melalui mutasi dan promosi, melalui pengembangan karier,Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengawasan dan pengendalian. Kata-kata kunci : Penegakan hukum, Oknum Polisi, Pelanggaran kode etik

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	LIBRARY UNDARIS -
Date Deposited:	05 Jan 2023 09:01
Last Modified:	05 Jan 2023 09:01
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/810

Actions (login required)

View Item