PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

BINTI, MAHFUDHOTUL KHASANAH (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Masters thesis, UNDARIS.

Text (SKRIPSI BENTUK SOFTCOPY PDF) BINTI FH 2022 (REPO).pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (776kB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAKSI Anak adalah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada setiap insan di dunia ini sebagai keturunan yang merupakan pelengkap dalam suatu perkawinan guna mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal. Namun dalam hal ini ada beberapa pasangan suami istri yang tidak dianugerahi untuk memiliki anak sehingga banyak jalan bagi mereka untuk dapat memiliki dan mengasuh anak layaknya anak kandung, dengan cara misalnya pengasuhan anak, pengangkatan anak (adopsi), pengakuan dan pengesahan anak jika diketahui bahwa anak tersebut merupakan anak luar kawin, sehingga dapat berubah status menjadi anak sah dari orang tua yang mengakuinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Mengetahui Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Cara Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Mengetahui Penyelesaian dalam Mengatasi Hambatan dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu jenis penilitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi 3 Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang) adalah sesuai dan tidak bertentangan atau melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan implementasi perjanjian tersebut memang membantu pemerintah dalam menetapkan kebjaksanaan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Hambatan-hambatan yang muncul dalam penerbitan akta kelahiran sebenarnya tidak menjadi masalah besar, hambatan tersebut umumnya terjadi karena pemohon kurang menyiapkan berkas-berkas persyaratan yang harus dipenuhi sehingga proses penerbitan mengalami sedikit kendala server yang memakan waktu lebih lama. Kendala secara teknis juga dapat terjadi bilamana server yang digunakan tiba-tiba menjadi lambat Ketika diakses, hal ini terjadi karena server memiliki performa yang kurang baik, menggunakan program versi terdahulu, atau penyimpanan data pada server yang terlalu banyak yang dapat mempengaruhi kecepatan dalam mengakses. Kata Kunci : Teori Perlindungan Hukum, Pengertian Perkawinan, Tinjauan Umum Anak

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	LIBRARY UNDARIS -
Date Deposited:	03 Jan 2023 06:49
Last Modified:	03 Jan 2023 06:49
URI:	http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/800

Actions (login required)

View Item