PERSPEKTIF PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU SESUAI PERMENDAGRI NO. 4 TAHUN 2010 DALAM MEMENUHI HAK ASASI MANUSIA BIDANG HUKUM ADMINISTRASI DI KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG

HINMANTO, HINMANTO (2020) PERSPEKTIF PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU SESUAI PERMENDAGRI NO. 4 TAHUN 2010 DALAM MEMENUHI HAK ASASI MANUSIA BIDANG HUKUM ADMINISTRASI DI KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG. Masters thesis, UNDARIS.

[img] Text (THESIS)
TESIS HINMANTO.pdf
Restricted to Registered users only

Download (5MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRACT This study aims to 1) Know the integrated administrative services according to Permendagri No. 4 of 2010 in fulfilling human rights in the field of administrative law in Pringapus District, Semarang Regency. 2) Knowing the obstacles faced in integrated administrative services according to Permendagri No. 4 of 2010 in fulfilling human rights in the field of administrative law in Pringapus District, Semarang Regency. 3) Knowing the efforts made to overcome the obstacles faced in integrated administrative services in accordance with Permendagri No. 4 of 2010 in fulfilling human rights in the field of administrative law in Pringapus District, Semarang Regency. Methods The research was conducted using a sociological juridical approach. While the research approach uses qualitative descriptive with data collection techniques through interviews and literature study then the data obtained from the interview results will be analyzed using descriptive analysis methods. Based on the results of research and discussion, the conclusions are obtained that: 1) To realize District planning and strategic, sub-district human resources are needed who are democratic, creative, professional and responsive to the aspirations of the community and master technology and science, to provide excellent service to the community. 2) The policy implementation model put forward by Edward points to four variables that play an important role in achieving successful implementation. The four variables are communication, resources, disposition, and organizational structure. 3) Efforts to overcome obstacles affecting capacity building include 5 (five) main points, namely, joint commitment, leadership, regulatory reform, institutional reform, and recognition of strengths and weaknesses. Keywords: Services, Integrated Administration, Human Rights v ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui pelayanan administrasi terpadu sesuai Permendagri No. 4 tahun 2010 dalam memenuhi Hak asasi manusia bidang hukum administrasi di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. 2) Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelayanan administrasi terpadu sesuai Permendagri No. 4 tahun 2010 dalam memenuhi Hak asasi manusia bidang hukum administrasi di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. 3) Mengetahui upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelayanan administrasi terpadu sesuai Permendagri No. 4 tahun 2010 dalam memenuhi Hak asasi manusia bidang hukum administrasi di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Metode Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data memalui wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa : 1) Untuk mewujudkan perencanaan dan strategis Kecamatan maka diperlukan sumber daya manusia Kecamatan yang demokrasi, kreatif, profesional dan tangggap terhadap aspirasi masyarakat serta menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan, untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. 2) Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. 3) Upaya dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu, komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kata kunci : Pelayanan, Administrasi Terpadu, Hak Asasi Manusia

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum > S2 Ilmu Hukum
Depositing User: UPT Perpustakaan Undaris
Date Deposited: 16 Feb 2022 06:28
Last Modified: 16 Feb 2022 06:30
URI: http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/628

Actions (login required)

View Item View Item